Jakarta
(Mitra News) – Rencana Komisi III DPR untuk melakukan studi banding RUU
KUHP dan KUHAP ke beberapa negara Eropa yakni Belanda, Inggris,
Prancis, dan Rusia yang salah satunya membahas mengenai RUU Santet
ditentang oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB
PMII).
Sekretaris Jenderal PB PMII, Jabidi Ritonga menyayangkan rencana kunjungan kerja tersebut. Menurut Jabidi, RUU Santet jauh dari apa yang menjadi akar persoalan negeri ini sebab masih banyak hal yang semestinya didahulukan dan kedepankan.
“Kami secara tegas menolak rencana ke Eropa tersebut. Tak semestinya kunjungan yang memakan biaya besar itu dilakukan. Itu melukai perasaan kita sebagai anak bangsa,” ujar Jabidi di Jakarta (22/3).
Jabidi bahkan menganggap kunjungan kerja tersebut hanya untuk jalan-jalan menghabiskan anggaran yang merupakan uang rakyat. DPR dinilainya tidak punya program yang nyata untuk kepentingan bangsa.
Melihat persoalan hari ini, dimana Ekonomi rakyat sedang terancam, harga pasar tidak stabil, rencana kenaikan BBM, harga LPJ, listrik dll, kasus hukum yang sedang marak , century, Hambalang, mafia anggaran, dan dinamika politik negeri ini yang tidak lagi sehat, lihat fakta lapangan, anggka golput pada Pilkada daerah, 30-60 % tidak menggunakan hak pilihnya, apakah itu tidak cukup membuktikan tingkat kepercayaan rakyat sudah sangat rendah.
“Kalau mau dibahas, silahkan saja di gedung DPR. Sebaiknya anggota DPR itu membongkar kasus-kasus pembunuhan dan pelanggaran HAM yang dialami para ulama, pimpinan pondok pesantren dan guru ngaji yang dituduh sebagai tukang santet yang sampai hari ini tidak terbukti. Mana rasa kepedulian dan keadilan DPR dalam kasus tersebut, jangan bersenang-senang diatas kasus mereka,” sesal Jabidi. (Har).
Sekretaris Jenderal PB PMII, Jabidi Ritonga menyayangkan rencana kunjungan kerja tersebut. Menurut Jabidi, RUU Santet jauh dari apa yang menjadi akar persoalan negeri ini sebab masih banyak hal yang semestinya didahulukan dan kedepankan.
“Kami secara tegas menolak rencana ke Eropa tersebut. Tak semestinya kunjungan yang memakan biaya besar itu dilakukan. Itu melukai perasaan kita sebagai anak bangsa,” ujar Jabidi di Jakarta (22/3).
Jabidi bahkan menganggap kunjungan kerja tersebut hanya untuk jalan-jalan menghabiskan anggaran yang merupakan uang rakyat. DPR dinilainya tidak punya program yang nyata untuk kepentingan bangsa.
Melihat persoalan hari ini, dimana Ekonomi rakyat sedang terancam, harga pasar tidak stabil, rencana kenaikan BBM, harga LPJ, listrik dll, kasus hukum yang sedang marak , century, Hambalang, mafia anggaran, dan dinamika politik negeri ini yang tidak lagi sehat, lihat fakta lapangan, anggka golput pada Pilkada daerah, 30-60 % tidak menggunakan hak pilihnya, apakah itu tidak cukup membuktikan tingkat kepercayaan rakyat sudah sangat rendah.
“Kalau mau dibahas, silahkan saja di gedung DPR. Sebaiknya anggota DPR itu membongkar kasus-kasus pembunuhan dan pelanggaran HAM yang dialami para ulama, pimpinan pondok pesantren dan guru ngaji yang dituduh sebagai tukang santet yang sampai hari ini tidak terbukti. Mana rasa kepedulian dan keadilan DPR dalam kasus tersebut, jangan bersenang-senang diatas kasus mereka,” sesal Jabidi. (Har).
Link PB.PMII (http://www.pmii.or.id/berita/nasional/item/69-pmii-kecam-rencana-kunker-dpr-bahas-ruu-santet.html)